Menapak Jejak Kemerdekaan di Era Simulasi

Oleh: Syamsul Kurniawan

DI ERA digital ini, kita berada dalam sebuah dunia yang penuh paradoks. Di satu sisi, kita bangga dengan pencapaian besar dalam hal teknologi dan akses informasi. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan baru yang justru hadir dari keberlimpahan informasi itu sendiri. Jean Baudrillard, filsuf dan sosiolog Prancis, pernah mengatakan bahwa kita kini hidup dalam era di mana simulasi telah menggantikan realitas. Ketika kita memaknai kemerdekaan Indonesia di usianya yang ke-79, tantangan ini menjadi sangat relevan. Lantas, apa makna kemerdekaan di tengah gelombang informasi yang semakin sulit dibedakan antara yang nyata dan yang tidak? Apakah kita masih benar-benar merdeka, ataukah kita hanya menjadi bagian dari simulasi yang semakin jauh dari realitas?.

Jean Baudrillard dalam bukunya Simulacra and Simulation (1981) mengajukan gagasan tentang bagaimana simulasi telah menggantikan realitas di dunia modern. Ia menekankan bahwa kita tidak lagi hidup dalam dunia yang merujuk pada realitas, melainkan pada citra dan representasi yang tidak ada rujukan aslinya. Simulasi menjadi realitas baru yang kita jalani sehari-hari. Ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahunnya masih merujuk pada realitas perjuangan dan identitas bangsa, atau sudah menjadi sekadar simulasi?.

Indonesia, yang kini memiliki lebih dari 221 juta pengguna internet, berada di persimpangan ini. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kita berbicara tentang sebuah sejarah perjuangan panjang melawan penjajahan. Namun, di era digital ini, makna dari kemerdekaan tersebut bisa jadi terdistorsi oleh citra-citra yang diproduksi dan disebarkan secara masif melalui media sosial dan platform digital lainnya. Perayaan kemerdekaan di era ini tidak lagi hanya diisi dengan upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi, tetapi juga dengan postingan di media sosial yang menampilkan simbol-simbol kemerdekaan. Simbol-simbol ini, dalam pandangan Baudrillard, bisa saja telah kehilangan makna aslinya dan menjadi sekadar simulasi yang kita konsumsi setiap tahun.

 

Literasi Digital di Era Simulasi

Literasi digital menjadi salah satu alat paling penting untuk bertahan dalam era simulasi ini. Namun, literasi digital yang kita butuhkan bukan hanya sekadar kemampuan teknis untuk menggunakan perangkat digital. Seperti yang dijelaskan oleh Faithe Wempen dalam Digital Literacy for Dummies (2020), literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menyaring informasi dengan kritis. Di sinilah tantangan terbesar kita: bagaimana membekali masyarakat, terutama generasi muda, dengan keterampilan untuk membedakan antara realitas dan simulasi?

Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, memiliki peran penting dalam membentuk kecerdasan literasi digital ini. Ron Ritchhart dalam Creating Cultures of Thinking (2014) menekankan pentingnya budaya sekolah yang mendukung berpikir kritis dan reflektif. Budaya ini harus diarahkan untuk mempersiapkan siswa menghadapi gelombang informasi yang melimpah dengan bijaksana. Ini bukan hanya soal mengajarkan cara menggunakan internet atau media sosial, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat memeriksa keabsahan informasi, memahami konteks, dan menganalisisnya dengan kritis.

Namun, tantangan ini tidak bisa dihadapi oleh sekolah saja. Keluarga dan masyarakat juga harus terlibat dalam membangun kecerdasan literasi digital ini. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi digital yang kuat dan bertanggung jawab. Dalam istilah Ki Hadjar Dewantara, Tripusat Pendidikan.

Pendidikan karakter menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi tantangan era digital di tripusat pendidikan ini. Namun, pendidikan karakter yang kita butuhkan di era ini harus mampu beradaptasi dengan realitas baru yang dibentuk oleh simulasi. Christopher Peterson dan Martin Seligman dalam Character Strengths and Virtues (2004) menekankan pentingnya pendidikan karakter yang kuat untuk membentuk individu yang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Di era digital ini, pendidikan karakter harus mampu membekali siswa dengan nilai-nilai moral yang kuat yang dapat diterapkan dalam konteks digital.

Integrasi pendidikan karakter dengan literasi digital menjadi sangat penting. Sekolah harus memastikan bahwa siswa tidak hanya dilatih dalam keterampilan teknis, tetapi juga dalam nilai-nilai moral yang dapat membantu mereka menavigasi dunia digital dengan bijaksana. Ini berarti mengajarkan siswa untuk menghargai integritas, tanggung jawab, dan empati dalam interaksi digital mereka. Dalam dunia di mana simulasi bisa dengan mudah mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah, pendidikan karakter yang kuat menjadi benteng pertahanan yang tidak bisa diabaikan.

Nicholas Carr dalam bukunya The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (2010) mengajukan argumen bahwa paparan berlebihan terhadap informasi yang dangkal dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan berpikir mendalam. Ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda yang tumbuh dalam era digital. Tanpa keterampilan literasi digital yang memadai, mereka berisiko kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan mendalam, yang sangat penting dalam pembentukan karakter yang kuat.

Sementara Eli Pariser dalam The Filter Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think (2012) menambahkan bahwa algoritma digital bisa menciptakan "gelembung filter" yang membatasi paparan informasi dan memperkuat pandangan sempit. Ini bisa menyebabkan siswa terjebak dalam lingkaran informasi yang hanya memperkuat pandangan mereka sendiri, tanpa pernah menantang atau mempertanyakan keyakinan mereka. Untuk melawan dampak ini, sekolah dan masyarakat harus berperan aktif dalam menyediakan lingkungan yang mendorong dialog terbuka dan pemikiran kritis. Keterampilan literasi digital yang kuat adalah senjata utama untuk melawan efek negatif dari gelembung filter ini.

 

Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Literasi dan Karakter

Dalam konteks Indonesia, membangun ketahanan bangsa di era digital memerlukan pendekatan yang holistik. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas utama, baik di sekolah maupun di rumah. Namun, literasi digital tidak bisa berdiri sendiri; ia harus diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang kuat. Hanya dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan era digital dengan kepala tegak dan hati yang bersih.

Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi digital dan pendidikan karakter. Ini berarti tidak hanya menyediakan akses ke teknologi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kita harus mencontoh negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan literasi digital dan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka.

Ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 harus menjadi momen refleksi, bukan hanya terhadap masa lalu, tetapi juga terhadap masa depan. Di era digital ini, kemerdekaan harus didefinisikan ulang dalam konteks simulasi yang semakin mendominasi kehidupan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri: apa arti kemerdekaan di dunia yang semakin didominasi oleh simulasi? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tetap merdeka, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara mental dan spiritual?.

Jean Baudrillard mengingatkan kita bahwa dalam dunia simulasi, realitas bisa saja hilang atau terdistorsi. Oleh karena itu, tugas kita sebagai bangsa yang merdeka adalah untuk terus mempertahankan kemampuan kita untuk membedakan antara realitas dan ilusi. Ini adalah perjuangan baru yang harus kita hadapi dengan semangat yang sama seperti ketika kita berjuang untuk meraih kemerdekaan.

Sebagai penutup, kemerdekaan di era digital bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga kebebasan dari penjajahan kesadaran. Dengan mengembangkan literasi digital yang kuat dan pendidikan karakter yang kokoh, kita bisa memastikan bahwa kita tetap merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ini adalah bentuk kemerdekaan yang lebih dalam, yang tidak hanya berbicara tentang kebebasan bergerak atau berekspresi, tetapi juga tentang kebebasan untuk berpikir secara kritis, memahami secara mendalam, dan bertindak dengan bijaksana di tengah gelombang informasi digital yang melanda.

Di tengah derasnya arus informasi, kita harus menjadi bangsa yang cerdas, yang mampu memilah dan memilih mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang sekadar ilusi. Indonesia yang merdeka di era digital adalah Indonesia yang rakyatnya tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen gagasan yang kritis dan inovatif. Ini adalah Indonesia yang tidak hanya merayakan kemerdekaan sebagai upacara tahunan, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang terus dijaga dan diperjuangkan di setiap lini kehidupan, terutama dalam menghadapi tantangan baru di era simulasi ini.

Pada akhirnya, tugas besar kita adalah memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya mewarisi kebebasan politik yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, tetapi juga mewarisi keb asan intelektual dan moral yang mampu bertahan di tengah simulasi yang terus berkembang. Ini adalah tantangan yang harus kita jawab bersama, dengan semangat yang sama seperti semangat kemerdekaan itu sendiri.

Kita harus berani untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperluas makna kemerdekaan di era digital ini. Dengan mempersiapkan generasi yang memiliki literasi digital yang kuat dan karakter yang kokoh, kita tidak hanya menjaga kemerdekaan yang telah kita miliki, tetapi juga memastikan bahwa kita tetap menjadi bangsa yang merdeka, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun dalam jiwa, di tengah dunia yang terus berubah dan semakin kompleks ini.***

Larangan Jilbab: Dari Protes Netizen ke Pergeseran Kebijakan

Oleh: Syamsul Kurniawan

BARU-BARU ini, publik dihebohkan dengan kebijakan yang sempat melarang anggota Paskibraka perempuan untuk mengenakan jilbab. Kebijakan ini, yang kemudian diperbolehkan kembali setelah berbagai penolakan dan perdebatan, membuka ruang diskusi mendalam mengenai implikasinya, baik dalam ranah simbolik, sosial, maupun moral. Apakah keputusan awal tersebut sekadar pengaturan administratif yang berdampak praktis, ataukah ia mencerminkan dimensi kekerasan simbolik yang lebih kompleks, seperti yang diungkapkan oleh para teoretikus? Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana kebijakan ini bekerja dalam konteks kekuasaan simbolik, ruang publik, dan moralitas sosial.

Pierre Bourdieu, dalam karyanya “Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste” (1984), memperkenalkan konsep kekerasan simbolik, yang ia definisikan sebagai bentuk kekuasaan yang diterapkan melalui norma-norma sosial yang tampak natural dan diterima tanpa paksaan fisik. Kekerasan simbolik, menurut Bourdieu, berfungsi dengan cara memaksakan standar-standar tertentu sebagai universal, dan meminggirkan norma-norma yang berbeda. Ketika kebijakan larangan jilbab pada Paskibraka pertama kali diperkenalkan, meskipun sempat dicabut, hal ini tidak hanya mengatur soal penampilan, tetapi juga menegaskan bentuk kekerasan simbolik yang signifikan.

Dalam konteks kebijakan tersebut, kekerasan simbolik berfungsi dengan memaksakan norma-norma dominan atas anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Larangan itu, meskipun sudah tidak diberlakukan lagi, sempat menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik bekerja: menegakkan norma-norma dominan dan mengabaikan variasi identitas yang ada. Dengan memaksa mereka untuk melepaskan jilbab, kebijakan ini secara implisit menghapus ekspresi identitas yang dianggap berbeda, identitas yang sebelumnya diakui dan dihargai oleh komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuasaan simbolik berusaha menyamakan identitas publik dengan standar yang ditetapkan oleh kelompok dominan, mengabaikan pandangan dan identitas kelompok lain.

Saya sendiri memandang kebijakan yang sempat diberlakukan ini sebagai bentuk kekerasan simbolik yang lebih dari sekadar pengaturan administratif. Ini adalah sebuah cerminan dari bagaimana kekuasaan simbolik bekerja dalam ruang publik, memaksakan standar yang dianggap sah oleh kelompok dominan, dan mengabaikan keberagaman identitas yang seharusnya dihargai dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia.

Akar Masalah dalam Ruang Publik

 

Jurgen Habermas, dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), menggambarkan ruang publik sebagai arena di mana individu dapat berpartisipasi dalam diskursus rasional dan membentuk konsensus. Ruang publik yang ideal memungkinkan berbagai pandangan untuk diungkapkan dan didiskusikan secara terbuka. Dalam konteks kebijakan jilbab pada Paskibraka, keputusan awal yang sempat melarang jilbab mencerminkan kekurangan dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif dan demokratis. Dengan kata lain, kebijakan ini menunjukkan bagaimana ruang publik gagal berfungsi sebagaimana mestinya—sebuah ruang yang seharusnya menjadi tempat bagi diskursus rasional yang melibatkan semua pihak.

Habermas mengingatkan kita bahwa ruang publik yang sehat membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menciptakan konsensus yang mencerminkan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Ketika kebijakan semacam ini diterapkan tanpa melibatkan diskursus publik yang memadai, ada risiko dominasi pandangan kelompok tertentu yang tidak mencerminkan pluralitas masyarakat. Pada kasus ini, kebijakan yang melarang jilbab pada anggota Paskibraka perempuan, meskipun sempat diubah, awalnya tampak sebagai hasil dari tekanan kelompok tertentu yang mendominasi ruang publik.

Keputusan yang sempat diambil tanpa diskusi terbuka menegaskan bagaimana norma dominan dapat mengendalikan ruang publik dengan cara yang tampaknya tidak memihak tetapi sebenarnya menyingkirkan variasi identitas. Ini adalah contoh nyata bagaimana keputusan yang diambil tanpa melibatkan berbagai suara dan perspektif cenderung mencerminkan dominasi pandangan kelompok tertentu, bukan konsensus masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tidak hanya mengabaikan keragaman identitas yang ada, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar dari ruang publik yang inklusif dan demokratis.

Jonathan Haidt, dalam bukunya “The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion” (2012), menjelaskan bahwa keputusan moral sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan intuisi kelompok. Haidt berargumen bahwa keputusan moral tidak hanya didasarkan pada rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berkembang dalam kelompok dominan. Dalam kasus kebijakan jilbab pada Paskibraka, keputusan awal yang sempat melarang jilbab tampaknya dipengaruhi oleh norma kelompok dominan yang mengabaikan keberagaman dalam masyarakat.

Haidt menunjukkan bahwa norma kelompok sering kali menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks tertentu. Dalam kasus ini, kebijakan yang melarang jilbab pada awalnya tampak mencerminkan pandangan kelompok dominan yang menolak simbol-simbol tertentu dalam ruang publik. Pandangan ini, meskipun akhirnya diubah, sempat menunjukkan bagaimana tekanan kelompok dominan dapat membentuk kebijakan publik, yang pada gilirannya, mengabaikan keberagaman identitas dan keyakinan di dalam masyarakat.

Dengan menghubungkan konsep kekerasan simbolik dengan pandangan moral Haidt, kita dapat melihat bagaimana norma kelompok dan kekuasaan simbolik saling terkait dalam mempengaruhi kebijakan publik. Kekerasan simbolik bekerja dengan menegakkan norma-norma tertentu dan mengabaikan keberagaman, sementara norma kelompok mempengaruhi bagaimana keputusan moral diambil. Dalam kasus kebijakan jilbab, meskipun sempat dilarang, kemudian diperbolehkan kembali, kita melihat bagaimana kedua elemen ini bekerja bersama untuk mempengaruhi ruang publik dan identitas individu.

Kekuatan Netizen dalam Mengubah Kebijakan

Namun, dalam era digital yang semakin mengglobal ini, satu elemen baru telah muncul dalam ruang publik dan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan: netizen. Jean Baudrillard, dalam berbagai karyanya, seperti Simulacra and Simulation (1981), berbicara tentang bagaimana realitas mulai digantikan oleh simulasi, di mana citra dan representasi menjadi lebih penting daripada objek atau kejadian itu sendiri. Dalam konteks kebijakan jilbab ini, kekuatan netizen—yang memanfaatkan media sosial sebagai platform utama mereka—berperan besar dalam membentuk realitas kebijakan publik. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam diskursus, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang nyata melalui simulasi opini dan reaksi massal.

Baudrillard menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin didominasi oleh simulasi, batas antara yang nyata dan yang tidak nyata menjadi kabur. Dalam kasus kebijakan jilbab Paskibraka, reaksi netizen di media sosial menciptakan sebuah "hiperrealitas"—dimana opini publik yang terbentuk di ruang maya ini menjadi sangat kuat, bahkan mampu mengubah kebijakan yang semula telah ditetapkan oleh pemerintah. Kekuatan netizen, yang secara kolektif menolak kebijakan tersebut, menciptakan gelombang simulasi yang begitu kuat sehingga memaksa para pembuat kebijakan untuk merespons dan akhirnya mencabut larangan tersebut.

Ini menggambarkan bagaimana netizen telah menjadi aktor penting dalam ruang publik kontemporer, mengubah dinamika kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh elit atau kelompok dominan. Ketika suara-suara di media sosial menjadi begitu lantang dan tersebar secara viral, kebijakan publik harus menghadapi realitas baru, di mana opini dan tekanan dari netizen tidak bisa diabaikan.

Konsekuensi Simbolik dari Kebijakan

Kebijakan yang sempat melarang jilbab pada Paskibraka perempuan memiliki dampak signifikan, tidak hanya pada penampilan fisik mereka tetapi juga pada aspek identitas mereka. Jilbab bukan hanya simbol agama, tetapi juga simbol identitas sosial yang diakui dan dihargai. Dengan sempat dilarangnya jilbab, meskipun hanya untuk sementara, Paskibraka perempuan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma yang tidak mereka pilih, menciptakan rasa terasing dan mengurangi rasa memiliki dalam lingkungan yang seharusnya inklusif.

Namun, di tengah-tengah masyarakat, khususnya di ruang maya, kebijakan ini memicu perdebatan sengit mengenai hak individu dan kebebasan beragama. Ketika kebijakan tersebut sempat diberlakukan, banyak pihak, terutama netizen, yang merasa bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ini kemudian memicu dialog dan debat mengenai bagaimana kebijakan publik seharusnya mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Jean Baudrillard menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin didominasi oleh simulasi, reaksi dan interaksi di ruang maya dapat menciptakan realitas baru yang memengaruhi dunia nyata. Dalam konteks kebijakan jilbab pada Paskibraka, netizen tidak hanya mengkritik kebijakan tersebut, tetapi secara efektif menciptakan tekanan sosial yang sedemikian kuat sehingga memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Simulasi realitas yang diciptakan oleh netizen melalui media sosial ini membentuk sebuah hiperrealitas di mana opini publik di dunia maya memiliki kekuatan yang sama, atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan keputusan formal yang diambil oleh otoritas pemerintahan.

Kekuatan netizen dalam mengubah kebijakan ini menggambarkan bagaimana ruang publik telah berevolusi dengan sangat signifikan. Di masa lalu, ruang publik mungkin didominasi oleh elit politik atau kelompok dominan yang memiliki akses ke media massa tradisional. Namun, dengan kemunculan media sosial, distribusi kekuasaan dalam ruang publik menjadi lebih demokratis, memungkinkan individu-individu biasa untuk mengorganisir dan menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang bisa memengaruhi kebijakan publik secara langsung. Ini adalah perubahan besar dalam dinamika kekuasaan, di mana pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan suara-suara yang muncul dari dunia maya.

Konsekuensi Simbolik dan Pelajaran dari Kebijakan

Kebijakan yang sempat melarang jilbab pada Paskibraka perempuan, meskipun akhirnya dicabut, meninggalkan dampak simbolik yang penting. Kebijakan ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya menghargai keberagaman identitas dan menghormati hak-hak individu dalam konteks kebijakan publik. Ketika pemerintah mencoba untuk menegakkan norma-norma tertentu yang berasal dari kelompok dominan tanpa mempertimbangkan keberagaman yang ada, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan perlawanan, terutama dari masyarakat yang merasa identitas dan hak-hak mereka terancam.

Namun, yang lebih penting, kasus ini menunjukkan bagaimana keterlibatan netizen dalam ruang publik mampu membawa perubahan nyata. Netizen, melalui media sosial, menciptakan sebuah gerakan yang menegaskan pentingnya pluralisme dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Ketika tekanan dari publik semakin kuat, pemerintah akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mendengarkan suara-suara tersebut dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, ini juga menunjukkan bahwa masa depan kebijakan publik di Indonesia harus lebih inklusif dan responsif terhadap suara-suara dari seluruh lapisan masyarakat. Kekuatan netizen dalam merubah kebijakan ini bukan hanya fenomena sementara, tetapi merupakan bagian integral dari demokrasi yang lebih partisipatif dan dinamis. Hanya dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan inklusif secara sosial.

Kebijakan publik dalam era digital tidak lagi hanya dibentuk oleh diskusi formal di ruang-ruang tertutup antara elit penguasa. Kekuatan netizen, yang mewakili suara kolektif masyarakat, telah menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981), simulasi realitas yang diciptakan oleh media sosial telah mengubah bagaimana kebijakan dirumuskan dan ditegakkan.

Dalam kasus kebijakan jilbab pada Paskibraka, kita melihat bagaimana kekuasaan simbolik, yang semula berada di tangan kelompok dominan, dapat ditantang dan diubah oleh kekuatan netizen. Ini adalah pelajaran penting bagi pembuat kebijakan: di era digital ini, kebijakan yang tidak mempertimbangkan keberagaman dan pluralisme akan dengan cepat mendapat tantangan dari publik, terutama dari netizen yang bersuara lantang di media sosial.

Masa depan kebijakan publik di Indonesia harus lebih inklusif dan responsif terhadap suara-suara dari seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan netizen dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya sebuah fenomena sementara, tetapi telah menjadi bagian integral dari demokrasi yang lebih partisipatif dan dinamis. Hanya dengan demikian, kebijakan publik dapat mencerminkan nilai-nilai pluralisme dan keberagaman yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia yang majemuk.***

Dari Panggung ke Layar: Bergesernya Peran Guru Agama

Oleh: Syamsul Kurniawan

Di tengah arus deras digitalisasi dan informasi yang tiada henti, perubahan besar yang mendalam merayap ke berbagai aspek kehidupan kita, termasuk ke dalam ranah pendidikan agama Islam. Kehadiran teknologi, terutama internet, telah mengubah lanskap pendidikan secara drastis, menggantikan metode tradisional dengan metode digital yang menawarkan akses tanpa batas namun mengundang pertanyaan mendalam tentang kedalaman dan kualitas pengalaman belajar.

Ketika kita membayangkan suasana pendidikan agama Islam tradisional, gambaran tersebut seringkali melibatkan sebuah desa kecil di mana masjid menjadi pusat kehidupan spiritual dan edukatif. Di sini, guru agama atau ustadz tidak hanya mengajarkan teks-teks suci tetapi juga membimbing para santri melalui interaksi langsung yang mendalam. Namun, saat ini, gambarannya telah berubah secara radikal. Dengan 185 juta pengguna internet di Indonesia pada awal 2024, informasi tentang agama kini dapat diakses dengan mudah dari layar perangkat digital di mana saja dan kapan saja. Teknologi, dengan segala kehebatannya, telah memindahkan pendidikan agama dari panggung fisik ke layar digital.

Bertaruh di Antara Simulasi dan Kenyataan

Dalam "Simulacra and Simulation" (1981), Jean Baudrillard memperkenalkan konsep simulasi sebagai representasi yang menggantikan pengalaman asli. Di era digital, teknologi menciptakan simulasi dari pengalaman agama yang dulu dilakukan secara langsung. Video ceramah, aplikasi pendidikan agama, dan materi digital menyajikan informasi agama yang seolah-olah sama dengan pengalaman langsung, tetapi seringkali kehilangan konteks emosional dan spiritual.

Misalnya, video ceramah di YouTube memungkinkan siapa saja untuk mengakses materi agama dari berbagai ulama, tetapi apakah pengalaman menonton video tersebut setara dengan menghadiri ceramah secara langsung di hadapan seorang ustadz? Pengalaman langsung dengan guru agama tidak hanya menyediakan pengetahuan tetapi juga membentuk hubungan emosional dan spiritual yang mendalam, yang sering kali tidak dapat digantikan oleh layar digital.

Dalam hal ini, kemudahan akses informasi yang disediakan oleh teknologi menghadirkan tantangan baru terkait kualitas dan otentisitas informasi. Di dunia digital, siapa saja bisa mengklaim sebagai guru dengan memposting video ceramah atau menulis artikel keagamaan. Namun, tidak semua konten yang diproduksi memiliki kualitas yang sama atau dapat dipercaya. Dalam laporan terbaru, ditemukan bahwa banyak konten agama di internet tidak selalu akurat atau sesuai dengan ajaran agama yang benar.

Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk kritis dalam mengevaluasi sumber informasi. Pendekatan yang digunakan untuk memastikan validitas informasi sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan agama. Para pendidik agama harus memainkan peran kritis dalam menilai dan menyaring informasi yang tersedia, serta memastikan bahwa ajaran yang disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Kecuali itu, terjadi pula apa yang ingin saya sebut dengan kehilangan dimensi interaksi personal dalam pendidikan agama. Di era digital ini, interaksi personal antara guru dan santri menjadi semakin langka. Padahal, pendidikan agama bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan penghayatan spiritual. Hubungan interpersonal dalam pendidikan agama sering kali memberikan dampak yang lebih mendalam dibandingkan dengan pengalaman belajar yang dilakukan melalui media digital.

Contohnya, dalam pendidikan tradisional, guru agama tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membimbing santri dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi ini memberikan kesempatan bagi santri untuk bertanya, berdiskusi, dan mendapatkan klarifikasi secara langsung. Proses ini sering kali melibatkan pendekatan yang lebih personal dan mendalam, sesuatu yang sulit dicapai melalui interaksi digital.

Oleh sebab itu, dalam menghadapi perubahan ini, penting untuk mencari keseimbangan antara teknologi dan metode tradisional dalam pendidikan agama. Rhenald Kasali dalam bukunya "Disruption" (2017) menggarisbawahi bahwa disrupsi membawa perubahan besar tetapi juga membuka peluang untuk inovasi. Para pendidik agama harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dari pendidikan agama.

Teknologi dapat menjadi alat bantu yang sangat berharga jika digunakan dengan bijaksana. Misalnya, platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan materi pendidikan agama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau atau untuk memperluas akses ke sumber-sumber keagamaan yang beragam. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan interaksi langsung yang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran agama.

Seberapa Mampu Bertahan dari Disrupsi?

Di Indonesia, disrupsi teknologi terhadap pendidikan agama bisa saja membawa perubahan signifikan dalam cara pandang dan cara hidup masyarakat dalam memandang pendidikan agama. Yasraf Amir Piliang dalam "Dunia yang Dilipat" (2004) mengamati bahwa disrupsi mengakibatkan kompresi ruang dan waktu, di mana teknologi membuat dunia terasa lebih kecil dan interaksi menjadi lebih cepat. Dalam konteks pendidikan agama, ini berarti bahwa pengetahuan agama dapat tersebar lebih luas dan cepat, tetapi ada risiko bahwa kedalaman pemahaman dan penghayatan spiritual akan berkurang.

Perubahan sosial dan budaya yang dibawa oleh teknologi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang pendidikan agama. Di era digital, banyak orang mulai mengandalkan sumber informasi online, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal. Ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi dalam menghadapi perubahan teknologi.

Harapan dan Peluang di Tengah Disrupsi

Meskipun disrupsi teknologi membawa tantangan besar, ada juga harapan dan peluang untuk menciptakan model pendidikan agama yang lebih baik dan lebih relevan. Teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman pendidikan agama tanpa menggantikan esensi dari bimbingan langsung. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita dapat mengintegrasikan teknologi dengan metode tradisional untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan inklusif.

Generasi yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual adalah tujuan akhir dari pendidikan agama. Teknologi harus dianggap sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Dengan menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai inti, kita dapat memastikan bahwa pendidikan agama tetap relevan dan bermakna di tengah perubahan zaman.

Disrupsi teknologi dalam pendidikan agama Islam adalah tantangan yang signifikan tetapi juga merupakan peluang untuk inovasi dan perbaikan. Dengan memahami konsep disrupsi dan bagaimana ia mempengaruhi metode pengajaran, materi pendidikan, dan interaksi guru-siswa, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh era digital.

Kita harus terus beradaptasi dan berinovasi, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita yakini. Dengan menciptakan model pembelajaran yang menggabungkan kekuatan teknologi dengan nilai-nilai inti dari pendidikan agama, kita dapat memastikan bahwa pendidikan agama tetap relevan dan bermakna di masa depan. Ini adalah upaya untuk menemukan keseimbangan antara kemajuan dan tradisi, antara teknologi dan esensi, dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pendidikan agama Islam.***

 

Simulacra dalam Dunia Judi Online

Oleh: Syamsul Kurniawan

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam memberantas judi online. Langkah ini bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga seruan moral yang mendesak. Saya setuju tentang ini.

Baudrillard dalam “Simulacra and Simulation” (1981) memperkenalkan konsep simulacra untuk menggambarkan bagaimana realitas dan representasi berbaur hingga batas di antara keduanya menjadi kabur, seperti fenomena judi online. Jelas, dalam dunia yang semakin digital, kita tidak hanya mengonsumsi realitas, tetapi juga berbagai versi realitas yang telah dimediasi oleh teknologi.

Dalam pandangan Baudrillard, simulacra adalah tiruan yang menggantikan realitas sejati. Judi online, dengan grafik canggih dan antarmuka interaktifnya, menciptakan dunia yang tampak nyata namun sebenarnya hanyalah simulasi. Pengguna terjebak dalam hyperrealism, sebuah keadaan di mana simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri.

Ketergantungan dan Ilusi Kontrol

Salah satu aspek paling berbahaya dari judi online adalah ilusi kontrol yang ditawarkannya. Pengguna merasa mereka memiliki kendali atas permainan, sementara pada kenyataannya, mereka hanyalah pion dalam permainan yang dikendalikan oleh sistem. Ini adalah bentuk simulacra yang sempurna, di mana realitas digantikan oleh representasi yang tampak lebih nyata dan memikat.

Ilusi kontrol ini diperkuat oleh elemen-elemen seperti bonus, hadiah, dan insentif lainnya yang membuat pengguna merasa mereka bisa mengalahkan sistem. Padahal, di balik layar, algoritma judi online dirancang untuk memaksimalkan keuntungan penyedia layanan. Pengguna tidak lebih dari sekadar konsumen yang terperangkap dalam lingkaran kecanduan.

Tidak hanya itu, judi online juga menciptakan realitas hyperreal di mana pengguna tidak lagi dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Mereka hidup dalam dunia virtual yang penuh dengan kegembiraan semu dan harapan palsu. Dalam jangka panjang, ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental dan finansial individu.

Baudrillard dalam "Simulacra and Simulation" menyatakan bahwa dalam era hyperrealism, masyarakat rentan terjebak dalam dunia simulasi yang menggantikan realitas. Hal ini sangat relevan dalam konteks judi online, di mana pengguna menghabiskan waktu dan uang dalam dunia yang tidak nyata. Mereka mengejar mimpi yang tidak pernah terwujud, sementara kenyataan di sekitar mereka semakin terabaikan.

Cendekiawan Muslim, Bagaimana Berperan?

Untuk mengatasi tren judi online, kita perlu memandang peran pendidikan karakter dan agama melalui kacamata yang lebih kritis dan sistematis. Talcott Parsons dalam "The Social System" (1951) menekankan pentingnya empat fungsi utama dalam sistem sosial: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Cendekiawan Muslim dapat memainkan peran kunci dalam keempat fungsi ini untuk mengatasi dampak negatif dari judi online dan fenomena simulacra yang dijelaskan oleh Baudrillard.

Pertama, dalam hal adaptasi, cendekiawan Muslim dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi dan informasi. Mereka bisa mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai Islam, sehingga generasi muda bisa memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Ini termasuk menanamkan kesadaran kritis terhadap godaan simulacra dan ilusi yang ditawarkan oleh judi online.

Kedua, dalam hal pencapaian tujuan, cendekiawan Muslim dapat membantu merumuskan tujuan sosial dan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Mereka bisa menjadi pemimpin yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif yang bermanfaat, seperti kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan fokus pada tujuan yang lebih tinggi dan bermakna, masyarakat dapat diarahkan untuk menjauhi aktivitas yang merugikan seperti judi online.

Ketiga, dalam hal integrasi, cendekiawan Muslim dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai agama dan tuntutan zaman. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang relevan dengan konteks sosial dan politik kontemporer. Dengan demikian, mereka membantu mengintegrasikan masyarakat Muslim ke dalam dunia modern tanpa kehilangan identitas mereka, sekaligus mempromosikan nilai-nilai moral yang kuat sebagai benteng melawan godaan simulacra.

Keempat, dalam hal pemeliharaan pola, cendekiawan Muslim dapat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral dan etika yang mendasari masyarakat. Di era di mana moralitas sering dikompromikan demi keuntungan material, cendekiawan Muslim dapat mengingatkan kita tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Mereka berperan sebagai panutan yang menunjukkan bahwa nilai-nilai ini esensial untuk kehidupan yang bermakna.

Pendidikan Karakter dan Moralitas sebagai Benteng

Pandangan Thomas Lickona dalam bukunya "Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility" (1991) sangat relevan dalam konteks ini. Lickona menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi dalam membentuk individu yang bermoral dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini dan melibatkan semua aspek kehidupan anak, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam konteks judi online, pendidikan karakter berfungsi sebagai benteng yang kuat. Dengan menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh, individu akan lebih mampu mengenali dan menolak godaan dari simulacra yang ditawarkan oleh judi online. Mereka akan lebih kritis dalam menghadapi dunia digital dan lebih waspada terhadap bahaya yang tersembunyi di balik layar.

Agama juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah judi online. Banyak ajaran agama yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan jujur, menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi panduan moral yang kuat bagi individu dalam menghadapi godaan judi online.

Institusi keagamaan juga dapat berperan aktif dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada jemaatnya tentang bahaya judi online. Melalui khotbah, diskusi, dan program-program lainnya, agama membantu masyarakat tetap berpijak pada nilai-nilai moral yang benar dan menjauh dari perilaku yang merusak, termasuk judi online.

Ajakan Presiden Jokowi untuk memberantas judi online adalah langkah awal yang penting. Namun, untuk benar-benar mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendidikan karakter dan kesadaran beragama perlu ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk lebih kritis dalam menghadapi dunia digital dan menyadari bahwa tidak semua yang tampak nyata adalah realitas sejati.

Selain itu, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk membatasi akses dan pengaruh judi online. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan perusahaan teknologi, untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.***